Catatan tentang Represifitas Oknum Polisi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Sebaran foto hingga video aksi demonstrasi berhamburan diberanda sosial media. Yang mencengangkan (dan bukanlah hal yang baru), sebaran tersebut tidak sedikit menampilkan aksi represif oknum-oknum kepolisian terhadap sejumlah pemuda yang kemungkinan kuat adalah orang-orang yang mengambil bagian dari demo kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Belum lagi jika membaca sejumlah media yang memberitakan beberapa orang justru menjadi korban pemukulan kendati mereka akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Seperti salah satu berita yang dirilis oleh Tribun Makassar minggu kemarin.

Hal ini tentu saja akan berdampak pada citra kepolisian dimata masyarakat, walaupun saya menyadari tidak benar untuk menyapu rata bahwa siapapun yang menjadi bagian dari keluarga besar kepolisian telah terkooptasi aksi reaksioner semacam itu. Nyatanya, ada juga polisi-polisi yang bijak, yang bertindak dengan kepala dingin, bekerja untuk mengamankan ketertiban masyarakat. Artinya, kita perlu imbang dalam memahami setiap sudut pandang ini. Kita juga perlu melihat secara komprehensif, bahwa korban yang berjatuhan dalam demo bukan hanya datang dari kalangan demonstran, buruh, tetapi juga aparat pengamanan hingga orang-orang yang juga sebenarnya tidak terlibat, jatuh sebagai korban salah tangkap. Keseimbangan narasi seperti itu yang kurang atau mungkin tidak kita dengarkan dari pernyataan-pernyataan aktivis ataupun pemerintah. Sebagaimana pernyataan Pak Mahfud MD yang hanya menyerukan penindakan tegas terhadap para pendemo anarkis. Tetapi pak, mengapakah tidak menyebut juga penindakan tegas pada aparat polisi yang bertindak despotik dan bar-bar?

Memang sangat disayangkan perilaku oknum polisi, yang seharusnya mengayomi dan mengamankan justru menyerang secara membabi buta. Korban salah tangkap setidaknya menjadi bukti konkret butanya aksi-aksi tersebut. Seolah-olah memang ada satu hak legal dimana oknum tersebut bisa menyerang demonstran yang mereka tangkap. Yang lebih miris, karena dalam ketidakberdayaan orang yang sudah berada dalam kekuasaan mereka, entah mereka betul demonstran anarkis atau korban salah tangkap, mereka masih saja berebutan untuk masing-masing memberikan bagian, suatu perilaku yang sangat tidak dewasa yang datang dari lembaga pengayom. Setidaknya ini yang nampak dari aksi-aksi yang terekam melalui sebaran video. Saya jadi teringat perilaku Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat melawan musuh dimedan perang. Beliau memberikan satu teladan penting bahwa menjadikan kemarahan sebagai panglima untuk menyerang musuh (apalagi dalam keadaan mereka tidak berdaya) tidaklah dibenarkan. Apalagi, pada dasarnya demonstrasi memang bukanlah perang antara demonstran dan aparat kepolisian, meski tampaknya seringkali memperlihatkan dinamika seperti itu.

Tentu saja, sangat penting untuk mendudukkan kausalitas dari perilaku semacam ini. Mengapa demonstran bertindak anarkis dan oknum kepolisian bertindak represif?

Apakah SEBAB aparat kepolisian yang bertindak represif, AKIBATNYA para demonstran bertindak anarkis? ataukah SEBAB demonstran yang bertindak anarkis, AKIBATNYA oknum kepolisian bertindak represif? Yang jelas tindakan tersebut pasti memiliki sebab dan akibat. Tetapi apakah SEBAB-AKIBAT diatas berhubungan secara NISCAYA/PASTI? Kalau oknum polisi represif dan bar-bar, maka kita perlu bakar halte? Bakar rumah makan? Apa hubungan antara halte dan rumah makan, dengan tindakan represif? Apakah halte dan rumah makan menjadi batu sandungan atau menghalangi kita dalam melawan? Atau, apakah karena oknum demonstran bertindak anarkis, para polisi berhak untuk menyeret dan mengeroyok mereka? Berhak untuk menendang dan memukul kepala mereka? Intinya, cara pandang dan tindakan kita kedepannya akan sangat bergantung pada seberapa serius kita mendudukkan sebab-akibatnya.

Kesulitan terbesar kita memang bagaimana membangun keterbukaan terhadap kesalahan-kesalahan dan kritik yang diperlukan untuk kelompok kita, alih-alih bersandar pada solidaritas buta hanya karena kita menjadi bagian dari pihak tertentu.

Semangat yang berapi-api diperlukan untuk membakar jiwa kita dalam menentang kelaliman tetapi jangan sampai api semangat yang kita kobarkan didalam jiwa itu justru membakar seluruh apa yang dihadapinya. Ketidaksepakatan kita terhadap aksi anarkis para demonstran juga harus ditujukan. Ada kecenderungan dimana kita meletakkan para demonstran dan aparat kepolisian sebagai dua pihak yang oposisi. Padahal dasar pergerakan kita seharusnya didorong untuk keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih luas. Kecuali, gerakan tersebut tlah ditunggangi kepentingan politik.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konsideran huruf b menyebutkan jelas “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 6-8 terkait pengertian keamanan dan ketertiban itu.

Ada beberapa hal yang bisa kita catat bersama dalam dinamika demonstrasi sebagai kritik ataupun saran terkait dengan fungsi kepolisian. Dalam kotak-kotak yang terbentuk dari polisi dan demonstran yang cenderung berbeda haluan, kuat dugaan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara ketertiban dan keamanan masyarakat dalam sudut pandang polisi dan demonstran. Sepertinya, ada perbedaan dalam menunjuk siapa yang dikatakan masyarakat.

Pertama, terdapat kecenderungan bahwa dalam aksi demonstrasi polisi seakan mengambil posisi penting dalam menguatkan kebijakan pemerintah. Sehingga setiap fungsi pengamanan sebagai tugas negara seolah mengalami pergeseran yang sangat tajam untuk dipersempit kepada perlindungan terhadap kaum pemerintah. Disamping itu, fungsi kepolisian dewasa ini lebih terlihat sebagai tameng untuk melawan siapa-siapa saja yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah, alhasil ada kesan bahwa fungsi kepolisian dalam hubungannya dengan pemerintah cenderung menjadi alat yang akan memuluskan setiap agenda politik pemerintah. Kedua, ini berarti masuk dan menjadi bagian dalam kepolisian ibarat individu masuk kedalam sebuah partai politik. Dimana mereka harus seideologi dan secita. System yang dijalankan adalah berlandaskan dengan sistem-sistem yang sudah mapan, sehingga tak ada ruang untuk melakukan rekonstruksi apalagi kritik. Konsekuensinya, kesadaran kita sebagai manusia yang independen sangat ditentukan oleh keputusan jabatan yang lebih tinggi dalam hal ini para atasan.

Menurut saya, kita dan secara khusus kepada lembaga kepolisian perlu kembali merekonstruksi marwah kepolisian sebagai lembaga independen dengan segenap fungsi kemanusiaan, mengamankan, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh berbagai peraturan konkret yang sudah ada. Usaha pertahanan lembaga yang hanya berorientasi pada keadilan harus dimiliki oleh pihak kepolisian sehingga fungsi kepolisian tidak rentan dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik kekuasaan dengan cara membungkam suara masyarakat yang hendak mengkritik kebijakan pemerintah. Kalau perlu, jika kebenaran itu berada dipihak demonstran, maka para polisi kita perlu ikut terjun dalam mengawal dan menjadi bagian aksi demonstrasi, menyuarakan aspirasi menyarakat dan mengutuk kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat. Tetapi, mungkin ini akan sulit karena mereka memiliki sistem yang mapan. Bergerak diluar sistem tanpa melibatkan gerakan secara besar-besaran sama saja memanggil akhir dari keterlibatan kita dalam sistem tersebut. Lagi-lagi kita belajar bahwa setiap gerakan yang berpacu dalam nafas kebaikan untuk sesama selalu membutuhkan pengorbanan.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Setidaknya kecermatan pihak kepolisian dalam menditeksi siapa musuh dan siapa lawan dengan dasar objektifitas yang berorientasi terhadap nilai-nilai kebenaran dan bukan dibatasi pada ruang/lembaga/individu yang dinamis, akan mampu menjaga ruang-ruang kemanusiaan itu tetap berjalan. Jika kita tak mampu terlibat secara langsung terhadap satu gerakan, maka minimal kita tidak menjadi penghalang dalam terealisasinya gerakan-gerakan kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang teraniaya. Fungsi kepolisian memiliki peran dan kesempatan yang sangat sentral dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut.

Ya Rabb, semoga aparat kepolisian kita, yang sakit disehatkan. Yang sehat, tetap dijaga. Semoga sehat akal dan hati untuk mengayomi dan melindungi masyarakat.(JI/rls)

Andi.Pj

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719