Ketua PA 212 Slamet Maarif dalam konferensi pers di kantor DPP FPI, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019). Foto" Tommy/Jurnis

Soroti Kasus Megakorupsi, FPI: Bubarkan Dewas KPK, Lawan Rezim Korup!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan PA 212 mengeluarkan pernyataan bersama terkait kasus-kasus megakorupsi yang terjadi di Indonesia.

Dalam pernyataannya, FPI mendesak pemerintah untuk membubarkan Dewan Pengawas KPK karena dianggap telah menghambat pemberantasan korupsi.

“Kami mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti sudah menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan justru menghalang halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan Sekjen PDI Perjuangan. Termasuk juga terhadap para pejabat yang menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku,” demikian bunyi poin ketiga dalam pernyataan yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (23/1/2020).

FPI dkk menilai, berbagai kasus megakorupsi yang terjadi ditengarai menjadi modus korupsi untuk pembiayaan politik.

“Berdasarkan catatan kami, bahwa kasus kasus mega korupsi (kasus korupsi yang merugikan negara bernilai triliunan) dan kasus kasus korupsi yang melibatkan lingkaran dalam kekuasaan semakin menjadi jadi dan menggila bahkan ditengarai menjadi modus korupsi untuk pembiayaan politik,” demikian bunyi awal pernyataan tersebut.

FPI dkk kemudian menyebut empat kasus megakorupsi yang dinilainya telah ditutup-tutupi dan melibatkan lingkaran dalam kekuasaan. Empat kasus tersebut diantaranya kasus kondensat senilai Rp 35 T, kasus Jiwasraya senilai 13 T, kasus Asabri senilai 10 T, dan terakhir kasus yang melibatkan komisioner KPU dan petinggi PDIP.

Menanggapi kasus-kasus tersebut, FPI dkk menyampaikan 10 point pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua DPP FPI KH Ahmad Shobri Lubis, Ketua GNPF Ulama Ustaz Yusuf Muhammad Martak, dan Ketua PA 212 Slame Ma’arif.

  1. Kami melihat bahwa berbagai kasus Mega Korupsi tersebut merupakan sebuah modus dalam penyelenggaraan kekuasaan yang dzalim, licik dan rakus.
  2. Kami mendesak agar seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap rezim korup, zhalim dan penipu.
  3. Kami mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti sudah menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan justru menghalang halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan Sekjen PDI Perjuangan. Termasuk juga terhadap para pejabat yang menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku.
  4. Kami memandang pimpinan KPK saat ini menempatkan posisinya di bawah ketiak penguasa dengan contoh menghadap ke Menteri Kemaritiman dan Investasi yang Tupoksinya sama sekali tidak terkait dengan Tupoksi KPK. Seharusnya KPK datang ke Kementerian Kemaritiman dan Investasi bukan karena dipanggil oleh sang penguasa, tapi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.
  5. Kami mendesak kasus korupsi kondensat untuk segera dituntaskan dan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak penguasa yang berperan dalam meloloskan Tersangka Honggo keluar negeri.
  6. Kami mendukung langkah Partai Oposisi untuk membentuk Pansus Jiwasraya gate dan Asabri gate, serta membongkar keterlibatan para pejabat di Kantor Sekretariat Presiden.
  7. Kami mendesak agar Yassona Laoly untuk segera meletakkan jabatan karena tidak pantas dan sangat memalukan seorang yang memegang jabatan Menteri tampil menjadi pembela dalam kasus mega korupsi.
  8. Kami mendesak agar para pejabat dan elit partai yang terlibat dalam berbagai kasus mega korupsi tersebut untuk segera mundur dan berhenti tampil sebagai tokoh publik, karena anda-anda sudah tidak memiliki legitimasi moral untuk terus berkuasa. Hanya orang yang sudah tidak punya malu dan bermoral rendah serta cacat integritas yang masih terus bermuka badak untuk terus tampil menjadi pejabat publik maupun tokoh publik.
  9. Di Jepang, negara yang sama sekali tidak menganut Pancasila sebagai ideologi yang diagung-agungkan, pejabat pejabat yang terlibat atau bahkan hanya disebut namanya dalam suatu peristiwa Korupsi akan segera meletakkan jabatan dan bahkan harakiri karena sangat malu dengan perbuatan korupsi.
  10. Sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila dan anda anda sangat sering menuduh pihak lain anti Pancasila, maka kami nyatakan perbuatan korupsi anda tersebut adalah sangat bertentangan dengan Pancasila dan bahkan menginjak injak Pancasila dengan menjadikannya sebagai alat pemukul lawan politik dan membungkus perilaku koruptif yang anda lakukan.

Sumber: jurnalislam.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719