Sentra Gakkumdu Gowa Resmi Terbentuk

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

GOWA, JARINGAN INDONESIA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di A’kkado Jumat (6/3/20).

Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa merupakan sentra Penegakan Hukum terpadu yang terdiri atas Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian yang dibentuk berdasarkan Peraturan bersama ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kegiatan yg dipandu oleh Yusnaeni, selaku Kordiv penindakan sekaligus ketua koordinator Sentra Gakkumdu menyampaikan bahwa pembentukan sentra gakkumdu ini harus menjadi warning bagi siapa saja yg mencoba melakukan tindak pidana karena sdh ada institusi resmi yang terlegitimasi oleh undang2 untuk menanganinya yakni sentra Gakkumdu

Ketua Bawaslu Gowa, Samsuar Saleh menyampaikan dalam sambutannya dibutuhkan sinergitas dan persepsi hukum yang kuat untuk menyelesaikan kasus Pidana Pemilihan yang masuk dalam Sentra Gakkumdu.

“Sinergitas antar Bawaslu, Kepolisian dan Kajari menjadi hal penting dan utama dalam menyelesaikan Kasus Pidana Pemilihan yang nantinya masuk di Gakumdu.”

Senada dengan Ketua Bawaslu Gowa, Kapolres Gowa AKBP Boy F. Samola juga menyampaikan hal yang sama, menurutnya Komunikasi dan Koordinasi menjadi hal penting untuk mencegah potensi konflik Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Gowa dan ini menjadi tanggungjawab bersama termasuk Sentra Gakkumdu.

“Untuk Kabupaten Gowa saat ini sudah masuk zona hijau, tapi kita jangan menganggap potensi konflik ini kurang. keamanan di Kabupaten Gowa tetap menjadi tanggungjawab kita bersama termasuk Sentra Gakkumdu dan harapannya semoga Pilkada di Kabupaten Gowa bisa menjadi Pilkada yang damai dan sejuk.” ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Mohammad Basyar Rifa’i, menyampaikan Hukum acara dengan tindak Pidana Pemilu sangat berbeda karena ada Batas waktu yang harus dipenuhi, Sehingga Koordinasi Jaksa dan penyidik harus terbangun dengan baik.

“Hukum acara dengan tindak pidana Pemilu sangat berbeda dengan Pilkada karna ada batas waktu yang harus dipenuhi, sehingga harus ada koordinasi jaksa dan penyidik,” Tutupnya

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan SK sentra Gakkumdu Dari bawaslu kepada masing2 personil sentra gakkumdu baik dari kepolisian maupun kejaksaan. (Ryn)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719