Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Presiden Joko Widodo. (pinterpolitik).

Proses Legitimasi Politik Jokowi Hancur

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Himawan Sutanto Pemerhati Budaya Politik

JARINGAN INDONESIA – Sudah empat bulan ini, wabah virus covid 19 tidak ada solusi yang bisa dirasakan oleh rakyat. Dimana setiap hari korban bertambah terus, tetapi sikap tegas pemerintah tidak ada yang jelas, semua abu-abu. Bahkan cenderung ada “pembiaran” yang semakin tambah kacau.

Negara sama sekali tidak hadir dalam mengatasi wabah pandemi ini. Rakyat justru semakin takut terhadap nasibnya yang tidak menentu. Ketakutan itu wajar, sebab tidak ada kepastian penanganan yang menenangkan.

Tinggal dirumah sudah, tapi semua transportasi baik darat, laut dan udara masih saja berjalan normal. Sementara yang tinggal dirumah sudah semakin gelisah saja, apalagi yang harus masuk kerja, karena takut kehilangan pekerjaan.

Ditambah munculnya rasa was-was, dimana rakyat dihantui rasa takut terhadap ancaman kriminal, ditengah sorotan bebasnya 30 ribu lebih napi. Hal ini tidak mengada-ada, karena banyak yang sudah keluar kemudian masuk lagi karena melakukan Kejahatan.

Sementara itu sikap bagi-bagi proyek yang diterima staf khusus milenial Presiden yang mengakibatkan politik Istana disorot kembali. Setelah para pejabat yang saling ralat dan jalan sendiri.

Hal tersebut menjadi semakin terpuruknya politik Istana yang tidak bebas dari kepentingan politik sesaat. Bahkan sikap Gubernur DKI saja  terkesan harus diganjal, karena meruntuhkan popularitas Jokowi, hingga harus melakukan pembagian sembako sendiri di Jakarta dan Bogor.Sepertinya politik Istana dalam keadaan darurat yang sangat besar.

Darurat Politik

Ketika Presiden Jokowi meminta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan phisycal distancing (jaga jarak aman) dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus korona atau Covid-19.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan usulan pemberlakuan Darurat Sipil supaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dijalankan secara efektif menjadi pertanyaan kita bersama. Sebab dinilai tidak konsisten, sebab Jokowi melanggar aturannya sendiri.

Padahal kita sepakat bahwa saat ini, seluruh komponen bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun rakyat sedang berusaha keras berperang melawan corona. Berbagai cara sudah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh rakyat secara mandiri.

Namun di tengah kondisi ketidakpastian ini selalu saja pejabat istana yang membuat kegaduhan, baik itu informasi bohong, pernyataan yang berimplikasi kehawatiran dan kepanikan yang berlebihan.

Tidak adanya satu suara adalah bentuk amburadulnya politik di Istana. Belum lagi koalisi pendukung pemerintah yang lebih mengutamakan pembahasan RUU Omnibus Law daripada kesehatan rakyat dalam menghadapi pandemi virus covid 19.

Darurat Politik kekuasaan adalah realitas yang ada sebab kekuasaan yang dimiliki Jokowi sudah hancur karena virus tersebut. Disaat krisis seharusnya Jokowi sebagai pemimpin utama memberikan kepercayaan dan keyakinannya terhadap wabah tersebut.

Bukan malah ambigu dalam mengambil sikapnya. Wajarlah kalau Gubernur Anis Baswedan popularitasnya naik karena sikapnya yang jelas, tegas dan terukur.

Hal diatas adalah sebuah langkah yang dimainkan Istana tidak memberikan efek positif. Hal itu menjadi pertanyaan kita bersama tentang kekuasaan Istana yang gamang dalam menjalankan kepemimpinannya disaat wabah virus ini muncul.

Bahkan gojekan para pejabat saat virus itu mewabah di dunia, sangatlah wajar jika rakyat memberikan penilaian kurang positif bagi Jokowi, terutama di media sosial atau obrolan warung kopi.

Sehingga sangat wajar ketika rakyat banyak yang tidak melaksanakan imbauan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, karena tidak ada implikasi hukum apapun ketika masyarakat tidak melaksabakan imbauan tersebut.

Implikasinya hanya dalam bentuk implikasi sosial. Yang kemudian berdampak pada mplikasi politik yang  tidak menguntungkan Jokowi.

Sebab kekuasan Jokowi masih bersifat persoal, dalam teori Max Weber, dimana kekuasaan itu dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor didalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. [law-justice.co] Depok, 17 April 2020.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719