Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo/Net

PDIP Vs Jokowi?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JUDUL di atas adalah pertanyaan yang menggelitik. Mungkin aneh karena Jokowi adalah presiden yang mendukung PDIP, bahkan pernah disebut “petugas partai”.

Lalu dimana dihindari versusnya? Pada Jiwasraya dan suap KPU!

Kasus Jiwasraya yang “digarap” oleh Kejaksaan Agung menahan Harry Prasetyo mantan Dirkeu PT Jiwasraya juga mantan Tenaga Ahli Utama KSP Jokowi dan Benny Tjokrosaputro Direktur PT Hanson Internasional.

Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah adik dari TB Hassanuddin aktivis PDIP. Arah pengusutan jika serius akan sampai juga ke ruang Istana. Jokowi Tentu ketar ketir.

Sementara dalam kasus suap yang “digarap” KPK telah mengobrak abrik PDIP. Caleg PDIP Harun Masiku DPO, Hasto Kristiyanto sembunyi di PTIK, Kantor PDIP akan digeladah. KPK dan Dewan Pengawas dikenal sebagai “tangan presiden”. Pengusutan suap komisioner KPU ini jika serius akan sampai pada pimpinan tertinggi partai. Megawati yang ketar ketir.

Rupanya ada interaksi saling menodongkan pistol, saling mendukung. Sejak Jokowi menjadi Presiden kultur saling sandera kasus menjadi fenomena politik di Istana. Saat penetapan jajaran pembantu presiden, posisi Jaksa Agung termasuk yang diperebutkan oleh kandidat pendukung Presiden khusus Nasdem dan PDIP. “Senjata” itu akhirnya dipegang PDIP.

Jiwasraya, Bumiputera, atau ASABRI bisa membuat Jokowi babak belur. Sentimen publik cukup kuat pemantauan. Di sisi lain suap Komisioner juga bisa membawa KPU rontok dan PDIP hancur. Adakah mubahalah Gus Nur terjadi atau diundang andai kursi presiden didapat dengan cara membebaskan adzab datang, apakah itu terjadi?

Datang tiba tiba kapal nelayan dan penjaga pantai Cina ke kapal Natuna juga disinyalir sebagai bagian dari todong menodong politik. Entah siapa yang ditodong dan siapa yang ditolong. Yang jelas politik sandera sedang dimainkan.

Suasana sekitar Istana sedang hangat atau mungkin panas. Rakyat yang biasa dilecehkan dan diangkat atau dijadikan korban kini sedang melihat arah perkembangan politik. Rakyat tidak bisa diam menjadi penonton negara terancam oleh kerakusan kekuasaan atau dijadikan obyek dari politik bumi hangus. Moral politik rakyat akan didorong untuk dipindahkan. Bergerak.

Negara bukan milik penguasa, negara bukan milik pengusaha, bukan milik pemerintah, bukan milik raja atau punggawa. Negara milik kita bersama yang harus diselamatkan.

Lalu apakah Jokowi Vs PDIP ini adalah awal dari pembukaan bukaan kecurangan dan keculasan atau sudah ada diujung dari kemunafikan politik yang harus segera diselesaikan?

Rakyat tidak bisa berdaya kecuali Allah Maha Kuasa. Jangan coba untuk berdusta. Dusta akan menjadi penyebab murka-Nya. Cepat atau lambat.

Sumber; rmol.id

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719