Pancasila Benteng Utama dalam Menjaga Stabilitas Nasional

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Dr. H. Abdul Wahid, M.A. – Akademisi dan Muballigh Makassar

JARINGAN INDONESIA – Stabilitas nasional adalah salah satu unsur yang paling penting dan penentu terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Posisi stabilitas nasional tidak hanya sekadar cita-cita namun lebih dari itu merupakan kebutuhan mendasar bagi sebuah bangsa termasuk Indonesia. Tanpa adanya stabilitas nasional, maka dapat dipastikan seluruh roda kehidupan berbangsa akan lumpuh di segala hal, misalnya dalam masalah ekonomi akan terjadi inflasi yang tidak terkontrol, demikian pula dalam bidang sosial, politik, pendidikan dan lain sebagainya tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya stabilitas nasional.

Sinergitas dari seluruh komponen bangsa mutlak diperlukan untuk mewujudkan stabilitas Nasional.

Mencermati situasi nasional dalam dua pekan terakhir ini secara umum masih dalam kondisi aman dan terkendali, walau masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum melandai dari Republik ini. Pada saat yang sama, kita tidak bisa pungkiri di beberapa daerah telah terjadi riak-riak kecil dari sekelompok masyarakat terkait adanya penolakan terhadap RUU pembahasan Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang digagas oleh sebagian anggota DPR RI. Gagasan ini dianggap telah mencederai nilai-nilai luhur dari Pancasila baik pada tataran historis maupun substansi.

Pembahasan RUU HIP dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah upaya yang justru mempersempit dan mengkerdilkan makna Pancasila sebagai ideologi negara yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini di masa silam.

Penolakan RUU HIP datang dari hampir seluruh ormas Islam termasuk di dalamnya dari jajaran MUI pusat. Bahkan MUI secara tegas mengeluarkan surat yang ditujukan kepada DPR RI agar pembahasan RUU HIP tersebut dibatalkan, demi menjaga stabilitas nasional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), menolak lantaran RUU ini tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pelarangan setiap kegiatan maupun pahamnya. Mereka juga menilai RUU HIP telah mendistorsi tafsir Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya.

Dalam negara demokrasi yang berideologi Pancasila, persoalan pro-kontra dari sebuah kebijakan politik adalah hal yang lumrah terjadi dan hal ini juga tidak dilarang dalam konstitusi kita, hanya saja yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa apa pun reaksi yang kita tunjukkan terhadap sebuah kebijakan dan dinamika politik jangan sampai mengganggu stabilitas nasional, sebab Pancasila sendiri disepakati oleh para pendiri Republik ini sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga stabilitas nasional di tengah bangsa Indonesia yang heterogen.

Pancasila sebagai sebuah ideologi dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia  sudah final, untuk itu tidak perlu lagi diutak-atik apa pun alasannya, sebab di samping keberadaannya sebagai warisan para pendiri republik ini di masa silam, lebih dari itu Pancasila sebagai perekat dari keragaman yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Keberadaan Pancasila mampu mengakomodir semua latar belakang agama, suku, ras, bahasa dan lain sebagainya, maka dari sini kemudian corak dari negara Indonesia diketahui bukan sebagai negara agama, akan tetapi sebuah negara yang di dalamnya mengakui agama sebagai bagian penting yang mewarnai sistem penyelenggaraan bernegara.

Pancasila sebagai hadiah terbesar dari para pendiri republik ini di masa lalu, diawali diskusi intens baik dari kalangan nasionalis maupun agamis, para tokoh bangsa seperti Bung Karno, Hatta bersatu padu di dalam forum diskusi yang dinamakan panitia sembilan bersama para tokoh agama Mr. A. Maramis, dan ulama  seperti KH. Agus Salim, KH. Wahid Hasjim, Kahar Moezakir dan lain-lain, semua ini mereka lakukan demi menghasilkan sebuah kesepakatan yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia demi terwujudnya stabilitas nasional.

Keberadaan Pancasila mampu mempersatukan kemajemukan bangsa Indonesia, sebab di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ketuhanan, dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan, semangat persatuan dan musyawarah demi menuju cita-cita ideal yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara substansi Islam sendiri tidak mempermasalahkan Pancasila, bahkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, baik prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan.

Dilihat dari perspektif al-Qur’an keberadaan Pancasila paling tidak sejalan dengan pesan moral dari  ayat berikut, “Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal…(QS. al-Hujurat:13).

Untuk itu,  kita berharap seluruh komponen bangsa  memiliki kesepakatan bersama bahwa Pancasila sudah final sebagai falsafah dan ideologi bernegara, dan sekaligus berkomitmen dalam menjaga stabilitas nasional bersama TNI/Polri, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [bhy/JI]

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719