Menggugat UU Cipta Kerja, Siapa dibaliknya.?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Beberapa bulan terakhir hingga hari ini gelombang gugatan terhadap Omnibus Law terjadi sangat signifikan khususnya pada klaster RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi UU Cipta Kerja.

Yang mengecewakan, dalam proses pembentukan undang-undang ini terkesan sangat buru-buru, tertutup dan kurang melibatkan andil masyarakat. Ada asumsi kuat bahwa UU ini merupakan regulasi pesanan dari makhluk goib. Sehingga, selama dirancang undang-undang ini menuai polemik yang cukup keras dan meluas dari berbagai kalangan masyarakat karena dianggap isinya abstrak dan urgensinya tidak terlihat untuk sebenar-benarnya kemakmuran rakyat. Demo berjilid-jilid oleh para aktivis pun pecah, perang media juga terus digencarkan. Tidak ketinggalan pula aksi para buruh yang merasa paling dirugikan dengan disahkannya undang-undang tersebut. Tetap saja, dewan terhormat para wakil rakyat tidak mau kalah.

Pada akhirnya, derasnya protes yang mengalir, lantangnya suara yang dikeluarkan, mogok kerja, hingga analisis-analisis para akademisi tidak juga mampu menghentikan gerak tangan pimpinan sidang paripurna DPR, Azis Syamsuddin, yang juga menjabat wakil ketua DPR, untuk ketuk palu. Pertanda dimenangkannya kehendak para wakil rakyat itu. Tentunya ini membuat kita bertanya-tanya, ada apakah dibalik pengesahan kilat tersebut? Jika rakyat terutama buruh yang menjadi sasaran utama dalam omnibus law cipta kerja merasa terancam dengan diundangkannya regulasi tersebut, maka mengapa para wakilnya justru sangat getol untuk mengesahkannya? Mengapa para wakil bersikukuh mengesahkannya disaat rakyat bersikeras dan bersitegang menolak rancangan undang-undangnya? Lalu kemana partisipasi publik ini ingin mengarah, jika kepada yang diarahkan tidak bersedia untuk menerima pinangannya? Apa arti suara rakyat?

Rasa-rasanya, politiae legius non leges politii adoptandae (politik harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang tunduk pada politik) hanyalah tinggal asas semata yang mengawang-awang di idea tanpa punya pijakan realitas yang jelas. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU nampaknya beralih menjadi kedaulatan berada ditangan wakil rakyat dan dilaksanakan menurut makhluk goib.

Ada beberapa hal pokok yang menjadi senter utama dalam uu cipta kerja. Intinya, perumusan isi undang-undang tersebut cenderung tidak menjawab rumusan masalah awal dimana isu omnibus law ini pertama kali digodok. Omnibus law merupakan teknik pembentukan hukum dengan tujuan perampingan hukum. Sementara, sejak awal masalah utama yg digiring ke publik adalah banyaknya peraturan-peraturan yang tumpang tindih, sehingga terjadi perlambatan birokrasi yang menyebabkan pengerjaan dan pengurusan menjadi tidak efektif dan dikhawatirkan membuka celah-celah yang memancing aksi korupsi. Namun alih-alih menjadi efektif dan menutup ruang-ruang korupsi, undang-undang ini justru lebih banyak mengurusi dan mengubah pasal-pasal berkaitan dengan per-buruh-an 180 derajat. Misalkan, dalam Pasal 79 ayat 2 huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa “istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, dalam Omnibus Law Cipta Kerja, aturan kerja 5 hari itu dihapus. Kemudian dari adanya hak cuti haid hari pertama dan kedua bagi perempuan, hak untuk menyusui, cuti hamil-melahirkan, cuti menjalankan ibadah keagamaan, dalam UU Cipta Kerja justru tidak dicantumkan sama sekali, baik pembahasan, perubahan ataupun status penghapusan. Hal ini membuat UU Cipta kerja rentan disusupi perilaku-perilaku despotik terhadap para pekerja buruh. Belum lagi pasal-pasal terkait upah, pesangon, jaminan sosial, PHK, status kerja, outsoucing, jam kerja hingga tenaga kerja asing. Dengan begitu cita-cita perampingan dan harmonisasi peraturan tumpang tindih menjadi sulit untuk dibaca dalam rumusan omnibus law cipta kerja yang cenderung memusatkan perhatian pada kepentingan-kepentingan kelompok tak terlihat.

Mengutip catatan PUKAT UGM, “ide simplifikasi dan harmonisasi sulit terbaca dan terdeteksi dalam RUU Cipta Kerja. RUU ini membutuhkan ratusan peraturan pelaksana. Jumlah itu belum termasuk dengan potensi kelahiran “anak-anak” peraturan pelaksana di bawahnya. Justru peraturan-peraturan di bawah Undang-undang merupakan peraturan yang rawan untuk “diselundupkan” oleh kepentingan karena minimnya kewajiban transparansi dan partisipasi publik dalam perumusannya. Omnibus law hanyalah teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan merupakan jawaban atas problem regulasi di Indonesia”.

Sudah barang tentu, kita melihat terjadi penguatan kekuasaan khususnya pada kekuatan pemerintah pusat. Hal ini disamping melemahkan nafas desentralisasi, juga pemusatan kekuasaan tersebut akan sangat berbahaya. Mungkin hal ini bisa sedikit teraba dari fraksi-fraksi yang menyetujui pengesahan uu cipta kerja sehingga tampaknya pihak oposisi menjadi menurun meskipun kita tidak bisa lantas percaya dengan pihak yang mengambil langkah yang bersebrangan itu. Sehingga agaknya terlalu naif. Namun yang bisa kita garisbawahi dalam situasi perpolitikan di indonesia matinya gejala oposisi satu sisi mengisyaratkan naiknya gejala otoritarian. Dan ini yang menjadi tugas kita bersama untuk mengupayakan dan menekannya dalam sedekat-dekatnya titik keseimbangan. Kita pasti kecewa, tapi tetap saja kita terus memberi catatan-catatan untuk negeri kita agar membaik dan lebih dari itu(JI/rls).

By A.Pj

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719