Pendidikan

Mendikbud Luncurkan Empat Rangkaian Kebijakan Untuk Perguruan Tinggi.

Mendikbud Luncurkan Empat Rangkaian Kebijakan Untuk Perguruan Tinggi.

JAKARTA, Jaringan Indonesia – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, ada empat topik tentang kebijakan pendidikan.

“Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak mengubah Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang,” disampaikan Mendikbud untuk perundingan kebijakan pendidikan di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan , Jakarta, Jumat lalu (24/01/2020).

Kebijakan pertama adalah otonomi untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.

Kedua adalah program re-akreditasi yang otomatis untuk seluruh peringkat dan otomatis sukarela untuk perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

Kebijakan Kampus Merdeka yang terkait dengan kebebasan untuk PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH).

Kredit Keempat Semester (sks).

Mendikbud menerangkan paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. “Ini awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah dipindah. Kita masih belum memperbolehkan kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya,” pungkasnya.

“Selain mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar, kita akan tetap melakukan diskusi dengan rektor, dosen, dan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi yang hadir mengenai kebijakan ini”, tambahnya lagi.

(ZR / JI / rls.)

Avatar
About Author

Editorial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *