Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Mekanisme Baru Penyaluran Dana Desa, 40 Persen Dibayar Di Depan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah peralihan Dana Desa mulai tahun ini. Bendahara negara mengatakan perubahan pencairan itu sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Sudah diumumkan sejak diteken pada 31 Desember 2019 lalu.

“Untuk 2020, penyaluran Dana Desa kami diganti. Bapak Presiden meminta agar 40 persen diterima di depan,” ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Komite IV DPD di Kompleks DPR / MPR, Selasa (14/1).

Awalnya, pemerintah meminta pencairan dana desa terbagi menjadi dua puluh, yaitu 60 persen dan 40 persen. Tahap pertama selesai paling cepat pada bulan Maret setiap hari dan paling lambat Juli. Kemudian, klik kedua pada Agustus setiap tahunnya. Pencairan proses kedua dapat dilakukan saat dilakukan penyesuaian Dana Desa proses pertama sudah mencapai 90 persen.

Kini, aturan itu diubah menjadi tiga mabuk.

Tahap pertama yang diberikan berjumlah 40 persen pada Januari setiap tahunnya. Tahap kedua diberikan lagi sebesar 40 persen. Pemberian paling cepat pada bulan Maret dan paling lama pada bulan Agustus. Pencairan bisa dilakukan pada waktu disetujui, sementara sudah mencapai 50 persen dan dikeluarkannya minimal 35 persen.

Lalu, klik ketiga diberikan sebesar 20 persen paling cepat pada Juli setiap tahun. Untuk mendapatkan pencairan tahap ketiga, desa harus menyetujui laporan penaikan yang dipasang minimal 90 persen dan keluarannya minimal 75 persen.

“Tahap pertama paling lambat 40 persen itu sampai Juni,” terang Sri Mulyani.

Sedang untuk mabuk kedua ada kriterianya. Sri Mulyani menjelaskan tata cara pengalokasian dan memperbaharui Dana Desa, yaitu surat persetujuan pembukuan Dana Desa dari Kepala Desa dan Peraturan Desa, kemudian mulai ada pembaharuan dan pembaharuan anggaran sebelumnya.

“Kami juga akan meminta ada laporan tentang program, misalnya membahas stunting,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pencairan Dana Desa sesuai ketentuan lama untuk desa-desa mandiri. Asal, desa ini memiliki rekam jejak yang baik.

“Sebesar 60 persen bahkan bisa kami cairkan pada Januari ini, asal ada Perkada, surat kuasa, dan Perdes. Untuk dapat ditayangkan kedua pada Juli, kami meminta persetujuan dari capaian tahun sebelumnya, juga dari pembaharuan jam tangan pertama dan laporan tentang pengerdilan,” katakan Sri Mulyani.

Kebijakan ini diubah demi dijamin tepat sasaran penggunaan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia ingin desa juga bisa menggunakan dana lebih awal, namun tetap akuntabel.

“Kami sering dapat umpan balik Dana Desa tidak digunakan, dipakai tidak benar, dibuat kami terus melakukan kewaspadaan. Kami membeli pimpinan di masing-masing dan masing-masing Komite IV DPD juga ikut mendorong di daerah,” ulas Sri Mulyani.

Sumber; rmol.id

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719