Media Siber

Pedoman Media Siber

Peraturan Dewan Pers

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan kebebasan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan yang ditentukan, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus yang diperlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh profesional, memenuhi fungsi, hak, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

RUANG LINGKUP
a) Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan aktivitas jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang mengatur Dewan Pers.
b) Isi Buatan Pengguna (Konten Buatan Pengguna) adalah semua isi yang dibuat dan disediakan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

VERIFIKASI DAN KEBERIMBANGAN BERITA
a) Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
b) Berita yang dapat dipertanyakan pihak lain meminta verifikasi pada berita yang sama untuk meminta prinsip verifikasi dan keberlanjutan.
c) Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan ketentuan:
d) Berita benar-benar sesuai dengan kepentingan publik yang harus disetujui;
e) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas memiliki otoritas, kredibel dan kompeten;
f) Subyek berita yang harus diterjemahkan tidak diketahui dan tidak dapat diwawancarai;
g) Media memberikan penjelasan kepada pembaca tentang berita yang masih meminta verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu yang disetujuinya.Penjelasan dibaca pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
h) Setelah mengumumkan berita yang sesuai dengan butir (c), media wajib meminta persetujuan, dan setelah menerima, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (diterima) dengan menghubungkan pada berita yang belum terverifikasi.

ISI BUATAN PENGGUNA (KONTEN YANG DIHASILKAN PENGGUNA)
a) Siber media wajib mencantumkan persyaratan dan ketentuan mengenai Persyaratan Pengguna yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang digunakan dengan terang dan jelas.
b) Siber media mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan pendaftaran dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mengeluarkan semua bentuk Konten Buatan Pengguna. Ketentuan Tentang log-in akan Pengaturan lebih lanjut.
c) Dalam registrasi tersebut, media siber meminta izin kepada pengguna meminta isi yang dibuat oleh Pengguna yang mendukung:
d) Tidak ada isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
e) Tidak mengandung isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta mengikutsertakan penanganan mencegah;
f) Tidak ada perbedaan pendapat atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, juga tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
g) Siber media memiliki kebebasan menentukan untuk menginstal atau mengubah Isi Buatan Pengguna yang membantah dengan butir (c).
h) Media siber wajib menyediakan pengaduan Konten Buatan Pengguna yang diberikan izin pemberian pada butir (c). Hubungan tersebut harus disediakan di tempat yang mudah diakses pengguna.
i) Media siber wajib menyunting, mengatur, dan melakukan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang disetujui dan dilindungi ketentuan butir (c), sesegera mungkin proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
j) Siber media yang telah memenuhi persyaratan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang sesuai dengan ketentuan pada butir (c).
k) Media siber bertanggung jawab atas Konten Buatan Pengguna yang diperlukan jika tidak perlu diperbaiki setelah batas waktu yang ditentukan pada butir (f).

RALAT, KOREKSI, DAN HAK JAWAB
a) Ralat, koreksi, dan hak jawab atas persetujuan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
b) Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang berhak jawab.
c) Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
d) Bila ada berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
e) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dimuat di media siber atau media siber yang terletak di bawah otoritas teknisnya;
f) Koreksi berita yang dilakukan oleh media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang dikutip dari media siber yang dikoreksi itu;
g) Media yang menyebarluaskan berita dari media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua berita hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
h) Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi hukuman pengadilan paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

PENCABUTAN BERITA
a) Berita yang sudah dibatalkan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, termasuk yang terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis, bantuan darurat yang disediakan Dewan Pers.
b) Siber media lain wajib menerima kutipan dari media asal yang telah dicabut.
c) Pencabutan berita wajib dengan alasan pencabutan dan pengumuman kepada publik.

IKLAN
a) Media siber wajib ditentukan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
b) Setiap berita / artikel / isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan .advertorial., .iklan., .ads., sesuai., atau kata lain yang menjelaskan berita / artikel / isi tersebut adalah iklan.

HAK CIPTA
Siber media harus mendapatkan hak cipta yang disetujui dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENCANTUMAN PEDOMAN Siber
media wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Siber Media ini di medianya secara terang dan jelas.

SENGKETA Tinjauan
akhir atas peraturan pelaksanaan Pemberitaan Media Siber ini disetujui oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta)