Luhut Tak Setuju Lockdown, Bupati Mamteng: Jangan Bicara Sembarangan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JARINGAN INDONESIA – Setelah diingatkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Pada hari Selasa (31/3/2020), tentang kebijakan yang sudah diambil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menghentikan pengoperasian bus antarkota antarprovinsi (AKAP), Kali ini Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan, terkait larangan lockdown, berujung panjang. Seperti yang dilansir ngelmu.co

Keputusan Menko Maritim dan Investasi itu, mendapat tanggapan tegas dari Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng), Ricky Ham Pagawak. Rabu,(1/4/20)

Ia menyampaikan, jika wilayahnya akan tetap menerapkan kebijakan karantina wilayah, dalam menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19), sekalipun Luhut menolak langkah Pemprov Papua, yang menutup seluruh akses menuju bumi cenderawasih itu.

“Jangan bicara sembarangan di Jakarta sana. Ini rakyat kami, tanah kami, dan negeri kami,” tegas Ricky, seperti terekam dalam video berdurasi 1 menit 47 detik yang beredar luas di media sosial.

“Saya mau kasih tahu kepada Pak Menteri, satu nyawa orang Papua itu sangat mahal untuk orang Papua. Jadi Bapak, kalau membuat statement, pernyataan, kami mohon untuk tidak melihat hanya karena daerah di Jakarta,” sambungnya.

Ricky juga menegaskan, bahwa keputusan penutupan akses keluar masuk Papua, merupakan keputusan bersama, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga aparat TNI-Polri.

“Apa yang kami lakukan ini demi rakyat, bukan demi jabatan seorang Gubernur, Wali Kota, atau Bupati,”ujarnya.

“Sehingga pernyataan itu dengan banar-benar kami menolak, dan apa yang sudah kami putuskan, sudah ditandatangani bersama Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua DPRD, itu sah, dan kami akan lakukan terus,”lanjut Ricky.

Sebelumnya, Luhut mengatakan, bahwa pemerintah sedang mengkaji terminologi dan definisi yang tepat soal isolasi wilayah.

Namun, menurutnya, pemerintah sendiri kemungkinan tidak akan menggunakan kata lockdown, karena dalam undang-undang hanya terdapat karantina.

“Tapi nanti terminologinya dikaji juga. Kita enggak kenal lockdown, kita kenalnya karantina, di UU nih ya. Jadi kita enggak pakai lagi istilah lockdown,” kata Luhut, lewat rilis video kepada wartawan, seperti dilansir Detik, Selasa (31/3) lalu.

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam menentukan keputusan untuk melakukan isolasi wilayah, Presiden Joko Widodo, meminta agar jajarannya memperhatikan jutaan rakyat kecil yang akan terdampak.

“Intinya, Presiden se-minimum mungkin, rakyat jangan sampai jadi korban parah, kalau kita kena, semua kena. Beliau selalu lihat rakyat kecil yang jumlahnya itu berapa puluh juta orang itu,” kata Luhut.

Semua negara, lanjutnya, memang akan mencari cara masing-masing dalam melakukan isolasi wilayah.

“Setiap negara cari model masing-masing yang cocok. Jadi kita jangan terus buru-buru men-judge begitu, atau memberikan komentar yang enggak pas,” tegas Luhut.

“Lockdown juga enggak semua tempat berhasil, hanya Cina yang relatif berhasil,” pungkasnya.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719