Nasional Kesehatan

KSPI Sambut Baik Keputusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KSPI Sambut Baik Keputusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
56 / 100

Mahkamah Agung telah memutuskan untuk membatalkan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan.

JARINGAN INDONESIA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengapresiasi dan menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

Mengatakan menambahkan sejak awal para pekerja Indonesia telah menanggalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui menambah unjuk rasa dan menambah tinjauan yudisial kepada MA.

Menurutnya, dengan adanya keputusan ini tidak ada lagi alasan untuk meminta untuk menambah iuran. “Prinsipnya mulai semenjak keluar dari keputusan MA ini, maka tidak ada lagi pemberlakuan nilai iuran yang baru. Kembali ke nilai iuran yang lama,” kata Iqbal, Senin (9/3).

Pria yang juga menjadi anggota Badan Pimpinan ILO dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat melihataknya menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan sepihak.

“Pemilik BPJS adalah rakyat. Khususnya tiga pihak, pertama pengusaha yang membayar iuran BPJS, kedua masyarakat penerima upah yaitu buruh dan iuran mandiri, kemudian ada pemerintah melalui penerima bantuan iuran (PBI). Karena itu, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menaikkan iuran tanpa melakukan uji publik,” tegasnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, DPR RI sudah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Untuk itu, pemerintah seharusnya mendengarkan sikap DPR dan segera membatalkan kenaikan tersebut.

Menurut Said Iqbal, jaminan kesehatan adalah hak rakyat. Bahkan dalam UU BPJS dan UU SJSN diatur, sudah menjadi kewajiban negara untuk menutup jika terjadi defisit, melalui apa yang dimaksud dengan dana kontingensi.

“Jika terjadi epidemis, bencana alam, atau mungkin kesalahan pengelolaan seperti saat ini, maka bisa menggunakan dana kontingensi,” kata dia.

“Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terbukti sebagai anggota masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. Seharusnya mengembalikan dana yang dikelola BPJS tidak berhak atas rakyat dengan biaya tambahan, “tandasnya. (Sumber: rmol.id)

Avatar
About Author

Editorial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *