Kebijakan Jokowi Berbahaya bagi Anak-Cucu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JARINGAN INDONESIA – Ada kekhawatiran dalam kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira membeberkan, beberapa kebijakan yang berbahaya.

Di antaranya global bond atau surat utang yang akan dikeluarkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Demikian disampaikan Bhima Yudhistira dalam diskusi online bertajuk ‘Dampak Ekonomi Covid-19 dan Telaah Paket Corona ala Pemerintah RI’, Minggu (12/4/2020).

“Global bond merupakan beban antargenerasi, anak cucunya milenial, adik-adiknya nih generasi ke bawah, generasi-generasi setelahnya. Ini sampai 2070 akan menanggung beban kebijakan yang dilakukan sekarang,” ujarnya.

Kebijakan lain yang mengkhawatirkan adalah program kartu prakerja.

Menurutnya, kebijakan ini memiliki konsep yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Di mana rakyat lebih membutuhkan uang untuk biaya makan dibanding pelatihan online.

Dana bantuan sosial (Bansos) maupun dana desa juga berpotensi adanya penumpang gelap memanfaatkan momen pandemik Covid-19.

“Saya khawatirkan karena terburu-buru ini, bisa jadi banyak free rider atau penumpang gelap yang memanfaatkan bantuan ini,”

“Di dalam Perppu Pasal 27 yang selalu kita gugat dan kritik terus, Pasal 27 ini seakan memberikan imunitas yang menurut saya kelewat batas gitu,” kata Bhima.

Misalnya rencana global bond yang akan memberikan waktu selama 50 tahun.

Kebijakan tersebut akan makin mengerikan bila dalam rentang waktu yang sangat panjang tersebut pemerintah gagal bayar.

“Hari ini mereka yang bikin kebijakan, Menteri Keuangan bikin kebijakan. Itu 50 tahun lagi kan enggak bisa digugat, engga bisa dianggap sebagai kerugian negara, enggak bisa diapa-apain, ‘selama ini kami iktikad baik’ katanya,” beber Bhima.

Padahal kata Bhima, iktikad baik merupakan pasal karet lantaran pandangan setiap orang berbeda-beda.

“Artinya banyak sekali penumpang gelap, banyak sekali hal yang bisa merugikan ekonomi, bukan hanya karena Covid-19 ini tapi panjang sampai 2070,”

“Ini kalau generasi tuanya model begini menurut saya mau melepas tangan dengan Pasal 27, saya enggak ngerti lagi ya,” pungkasnya.[psid, gelora.co]

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719