Ini Alasan di Balik Aksi Unjuk Rasa Geram Tolak RUU Cilaka di Makassar

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR, JARINGAN INDONESIA –Gerakan Rakyat Menolak (GERAM), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mereka mendesak pemerintah agar ikut menolak Rancanagan Undang-Undang Kerja (Cilaka), yang mereka anggap cacat secara Hukum, Prosedural Politik, bahkan secara naskah akademik.

“Kami beralasan bahwa Omnibus Law hanya bisa diberlakukan dalam negara yang menganut paham “commom law” (hukum umum) seperti Amerika Serikat, bukan seperti Indonesia yang menganut paham “civil law” (hukum sipil). Secara prosedural politik pun dianggap cacat karena dalam perumusan formulasi kebijakan tersebut sama sekali tidak melibatkan stakeholder, perumusannya hanya melibatkan kalangan akademisi dan pengusaha saja hingga kami anggap hal ini hanya sebagai produk oligarki rezim penguasa”, tegas Noval Jendral Lapangan Geram. Rabu (11/3/20).

Maka Aliansi GERAM (Gerakan Rakyat Menolak) menyatakan sikap untuk MENOLAK RUU dengan alasan Omnibus Law Cilaka:

1. Menghilangkan jaminan dan perlindungan akan kepastian kerja, penghapusan Upah Minimum, hilangnya pesangon serta dihapusnya sanksi pidana bagi pengusaha.
2. Mempermudah perizinan investasi yang pada prakteknya mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan.
3. Dianggap cacat secara hukum, prosedural politik, dan bahkan secara naskah akademik.
4. Mencanangkan sentralisme kewenangan yang menghapuskan hak dasar otonomi daerah untuk mengurus sendiri rumah tangga daerahnya secara sendiri.
5. Menciptakan krisis ekologi dan pada kedudukannya akan membunuh ruang hidup hajat orang banyak.
6. Memiskinkan butuh, petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu juru bicara Gerakan Rakyat Menolak (GERAM), Andi Malanti saat dimintai keterangannya mengemukakan Aliansi Geram akan memberikan “alternative choice” atas sikap politiknya kepada pemerintah untuk menghidupkan iklim investasi yang sehat tanpa harus mengkebiri hak-hak kaum pekerja.

“Masih ada cara lain yang bisa diambil oleh negara untuk menghidupkan iklim investasi yang sehat, salah satunya adalah dengan mewujudkan perlindungan sosial transformatif yang melibatkan lansung investor dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dengan mengambil peran dalam program nasional seperti proyek pembangunan jalanan, penerangan, pendidikan dan kesehatan”, harap Andi Malanti.

“Sekali lagi yang dirugikan adalah rakyat pekerja, buruh, tani, nelayan, perempuan dan anak serta lingkungan sebagai ruang hidup masyarakat adat yang kemudian akan terpapar oleh pasar gelap fleksibelitas kerja yang mencanangkan politik upah murah” Tambahnya.

Diketahui Organ buruh yang terlibat dalam aksi ini di antaranya, FPBN, GSBN, SPN, KAMIPARHO, SP. DANAMON, SP. PPI, SUPM FSPMI (ZR/JI)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719