ICW Beberkan Aset Nurhadi, Ada 12 Mobil Mewah Hingga Lahan Sawit

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JARINGAN INDONESIA – Lembaga pemerhati korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Lokataru membeberkan beberapa aset kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

ICW meminta KPK agar segera mengembangkan laporan ini karena di duga ada tindak pidana pencucian uang.

“Data yang kami himpun selama ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar atau tidak berbanding lurus dengan penghasilan resminya. Sehingga, patut diduga harta kekayaan tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatan korupsi,” tulis ICW dalam siaran persnya diterima, Selasa, (21/7).

Menurut ICW, KPK semestinya tidak hanya berhenti pada dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi saja, namun harus juga membuka kemungkinan untuk menjerat yang bersangkutan dengan pidana pencucian uang. Tak hanya itu, KPK diharapkan juga dapat menyelidiki potensi pihak terdekat Nurhadi yang menerima manfaat atas kejahatan yang dilakukannya.

“Instrumen hukum yang dapat digunakan oleh lembaga anti rasuah ini adalah Pasal 5 UU TPPU (pelaku pasif) dengan ancaman pidana penjara lima tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar,” kata ICW.

Lanjut ICW, setidaknya ada beberapa keuntungan bagi KPK ketika menindak pelaku kejahatan dengan aturan pencucian uang. Pertama, penyelidikan dan penyidikan tidak akan diwarnai dengan resistensi dan intervensi pihak tertentu karena menggunakan metode follow the money. Kedua, sejalan dengan konsep pemidanaan yang berorientasi pada pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi.

“Hal ini mengingat korupsi sebagai financial crime tentu pola pemidanaan tidak bisa hanya bergantung pada hukuman badan semata, namun mesti mengarah pada pemiskinan pelaku kejahatan,” jelas ICW.

Ketiga, memudahkan proses unjuk bukti bagi Jaksa Penuntut Umum. Sebab, Pasal 77 UU TPPU mengakomodir model pembalikan beban pembuktian. Sehingga Jaksa tidak sepenuhnya dibebani kewajiban pembuktian, melainkan berpindah pada terdakwa itu sendiri.

Berikut beberapa aset Nurhadi yang dibeberkan ICW dan Lokataru.

  1. Tujuh aset tanah dan bangunan dengan nilai ratusan miliar rupiah;
  2. Empat lahan usaha kelapa sawit;
  3. Delapan badan hukum, baik dalam bentuk PT maupun UD;
  4. Dua belas mobil mewah;
  5. Dua belas jam tangan mewah.

Sumber: [law-justice]

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719