Peta Ibu kota baru Indonesia. foto/googlemaps

Duit Beijing untuk Ibu Kota Baru: Apa Resikonya?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
 Indonesia butuh triliunan rupiah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Cina menjadi salah satu pendananya. Akankah investasi itu bisa menjadi bumerang bagi Indonesia?

Keinginan memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa keluar dari mulut Joko Widodo dalam rapat terbatas April 2019. Pada medio Agustus, Jokowi meminta izin kepada anggota DPR agar ibu kota bisa ditempatkan di Pulau Kalimantan.

Pengujung bulan Agustus, Jokowi menyebut Kalimantan Timur sebagai tempat potensial ibu kota baru. Jokowi mengaku telah mempertimbangkan faktor geografis dan potensi bencana alam dalam menentukan pilihannya.

Wilayah ibu kota baru akan mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Menurut Jokowi, Kalimantan Timur dipandang strategis karena dekat dengan Samarinda dan Balikpapan, dua daerah yang tengah berkembang.

Beberapa orang dipastikan masuk ke dalam dewan pengarah ibu kota baru oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ketiga orang itu adalah Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) sebagai ketua dewan pengarah, kemudian pendiri dan CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Namun, sebelum pembangunan di ibu kota baru dijalankan, pemerintah harus menyelesaikan dasar aturannya terlebih dahulu.

Ada PR di DPR

Pemerintah dan DPR bergerak serentak untuk menghadapi pemindahan ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah melakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mendukung pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Sedang dalam proses perincian dan penyesuaian. Pokoknya semua hal yang terkait dengan ibu kota baru akan tercantum di situ (RPJMN),” katanya saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (29/8/2019) seperti dikutip Bisnis.com.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 juga sudah mengeluarkan program legislasi nasional (prolegnas) yang menentukan aturan hukum apa saja yang akan dibahas selama lima tahun ke depan. Sejumlah aturan tentang ibu kota baru ada di dalamnya: RUU tentang Ibu kota Negara dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diusulkan DPR dan Pemerintah.

Hanya saja, dua RUU itu belum mengalami perkembangan pesat. Proses yang tercatat dalam situs resmi DPR hanya menunjukan kedua RUU itu sudah mulai dibahas. Tapi tak jelas sudah sejauh mana penjelasannya. Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap draf bisa selesai awal 2020, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda realisasi. Kedua RUU itu juga tak masuk daftar 50 Prolegnas Prioritas yang ditetapkan DPR.

Berdasar pengalaman, tidak ada jaminan seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas dan Prolegnas prioritas selesai dalam satu kali masa jabatan anggota DPR. Gambaran nyata bisa dilihat pada DPR periode 2014-2019.

Dalam lima tahun, DPR menargetkan menyelesaikan 189 RUU yang masuk dalam prolegnas. Jumlah ini sudah berkurang dibandingkan sebelumnya, yakni sebesar 247 RUU. DPR bahkan tak bisa menyelesaikan separuhnya.

Periode kali ini, jumlahnya kembali membludak. Ada 248 RUU Prolegnas dan 50 Prolegnas prioritas. Angka itu belum ditambah dengan RUU yang muncul dan perlu dibahas tiba-tiba. Dalam periode sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut ada 91 RUU yang berhasil dituntaskan DPR dalam masa 2014-2019. Jumlah yang berhasil dituntaskan lebih banyak berasal dari RUU yang muncul secara tiba-tiba.

Rinciannya, 36 RUU dari daftar Prolegnas dan 55 RUU kumulatif terbuka. Artinya, RUU yang sudah seharusnya ditargetkan DPR sejak awal menjabat malah terbengkalai.

Pada akhir Januari 2020, draf RUU Ibu Kota baru sudah selesai menurut target Jokowi. Penyelesaiannya akan kembali pada pembahasan di DPR.

Sedangkan RPJMN 2020-2024 yang diperbaharui Juli 2019 sudah memasukan prahara ibu kota baru di dalamnya. RPJMN menargetkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk membiayai pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

“Strategi reformasi fiskal akan dilaksanakan melalui reformasi perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Reformasi perpajakan mencakup pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system), upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, serta perubahan kelemba-gaan penerimaan negara. Reformasi PNBP dilaksanakan melalui optimalisasi PNBP, yang mencakup pengelolaan SDA dan BMN, kinerja BUMN dan BLU, serta pengembangan PNBP-earmark untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru,” tulis laporan tersebut.

Cina dan UEA Dominan di Ibu kota Baru

Pemerintah menargetkan biaya untuk pemindahan ibu kota baru mencapai 33 miliar dolar Amerika atau Rp485,2 triliun. Komposisi biayanya 19,2 persen dari APBN, 54,6 persen dari KPBU, dan sisanya 26,2 persen dari swasta. Besaran 26,2 persen sama dengan Rp127,3 triliun.

Besaran ini sebenarnya bisa tertutup hanya dengan dana dari Softbank. Perusahaan asal Jepang itu menawarkan investasi sampai 100 miliar dolar Amerika atau setara dengan Rp1.400 triliun. Hanya saja, investasi ini belum tentu menjadi nyata.

Softbank sendiri menurut catatan Axios punya catatan buruk dalam sejarah investasi. Berdasar tulisan berjudul Scoop: Softbank Shafts StartupsAxios menulis Softbank menarik investasinya dari sejumlah start-up yang bernilai ratusan juta dolar. Salah satu perusahaan yang terdampak adalah Honor, perusahaan yang fokus pada jasa perawatan orang lansia.

“Softbank membatalkan perjanjian satu minggu sebelum hari Natal, memberitahu Honor bahwa [Masayoshi] Son berubah pikiran,” tulis Axios.
Luhut mencoba menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Masayoshi terkait jumlah investasi tersebut. Pembicaraan itu tak lepas dari pandangan Luhut yang memperkirakan investasi 100 miliar dolar Amerika “terlalu bagus untuk menjadi nyata” seperti dilansir CNBC.

Indonesia kembali bergantung pada dua negara yang punya peluang lebih meyakinkan, yakni Cina, sebagai salah satu negara investor terbesar Indonesia, dan Uni Emirat Arab (UEA) selaku negara Timur Tengah terbesar yang menjadi investor Indonesia.

Pada Oktober 2019, ada empat kerjasama baru yang rencananya diteken UEA: pertahanan, pertanian, perdanganan kapal, dan pembangunan masjid. Total investasi dari UEA mencapai 68,2 juta dolar Amerika. Rencana investasi ke depan dari UEA mencapai lebih dari Rp300 triliun.

Di sisi lainnya, Cina punya nilai investasi sebesar 2,3 miliar dolar Amerika. Jumlah ini berkali lipat dari nilai investasi UEA sekarang. Ketangguhan Cina dalam perkara investasi tidak perlu diragukan.

Tahun lalu, Financial Times mencatat Cina telah melakukan investasi 10 miliar dolar di bidang industri untuk UAE. Investasi ini tak lepas dari rencana ekonomi Cina membantu perkembangan dunia dalam rancangan Belt Road Initiative (BRI).

Guardian menyatakan, BRI adalah rencana besar yang digagas oleh presiden Cina, Xi Jinping sejak 2013. Selama hampir tujuh tahun Cina telah mengalirkan uangnya ke 152 negara di dunia. Tidak tanggung-tanggung, dana yang sudah digelontorkan mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS.

Dampak negatif dari ketergantungan pada investasi Cina adalah utang yang sangat besar dan sulit dibayar bahkan hingga puluhan tahun.

Dalam Deptbook Diplomacy: China’s Strategic Leveraging of its Newfound Economic Influence and the Consequences for U.S. Foreign Policy (2018), dua akademisi Harvard Kennedy School, Sam Parker dan Gabrielle Chefitz berpandangan, utang dan investasi ini akan digunakan Cina untuk kepentingan politik luar negerinya. Kepentingan itu antara lain menguasai Laut Cina Selatan dan menembus batas perairan wilayah lain–satu hal yang sempat menjadi polemik di Indonesia belakangan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat menyebut Cina negara sahabat, meski kapal-kapal berbendera Cina masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin.

Setelah tahu negara pengutang tak bisa membayar utang, Beijing akan menawarkan penghapusan utang untuk selamanya. Tajikistan bahkan sampai membayar utang kepada Cina dengan tanah seluas 1.158 kilometer persegi demi menghapus utangnya kepada negara berpenduduk terbanyak di dunia itu.

Kendati demikian, sejauh ini investor yang cukup meyakinkan terhadap ibu kota baru Indonesia hanyalah Cina. Indonesia kabarnya juga menyasar bank Asian Infrastructure Investment (AIIB) yang berbasis di Beijing agar mengalirkan dana ke proyek ibu kota baru. Pihak AIIB sejauh ini tidak mempermasalahkan permohonan tersebut. Hanya saja, bukan tidak mungkin ketika Indonesia terlena, mereka bernasib serupa dengan Tajikistan dan negara lain seperti Brunei Darussalam.

Menurut Geopolitical Monitor, Brunei tidak lagi bisa mengandalkan gas dan minyak untuk mendukung perekonomiannya. Kerajaan mulai mencari kerjasama dengan negara lain dan Cina kembali datang sebagai penyelamat dengan total investasi 4,1 miliar dolar Amerika. Bukan hanya itu, Brunei dan Cina pada 2014 membentuk Brunei-Guangxi Ecomonic Corridor untuk menggenjot perdagangan kedua negara.

Hasilnya? Brunei tidak banyak protes terhadap klaim Cina atas kuasa di Laut Cina Selatan.

tirto.id

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719