Demi Jegal Pansus Jiwasraya, Puan Maharani cs Tega Jadikan DPR sebagai “Kantor Cabang” Istana?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JARINGAN INDONESIA – Pimpinan DPR benar-benar keterlaluan. Tempo hari, pimpinan DPR tidak membacakan usulan Pansus Jiwasraya pada Rapat Paripurna penutupan masa sidang. Padahal usulan Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS itu diajukan pada 4 Februari 2020. Diterima langsung oleh Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR yang mewakili pimpinan DPR.

Ada apa ini? Kenapa pimpinan DPR tidak membacakan usulan Pansus Jiwasraya sebagaimana yang diminta oleh UU MD3 dan peraturan hak dewan? Padahal pimpinan DPR tidak punya hak untuk menghalang-halangi usul Pansus Jiwasraya.

Penjegalan pimpinan DPR ini membawa kita pada hal yang selama ini publik khawatirkan: Pimpinan DPR adalah pimpinan cabang eksekutif. Pemerintah “nabok nyilih tangan”. Menjegal Pansus Jiwasraya menggunakan tangan pimpinan DPR.

Hal ini bisa dilihat dari komposisi pimpinan DPR RI periode 2019-2024. Ketua DPR adalah Puan Maharani (PDIP). Sementara Wakil Ketuanya adalah : Azis Syamsuddin (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Rachmat Gobel (NasDem) dan Muhaimin Iskandar (PKB).

Mereka adalah pembesar dari parpol-parpol koalisi pemerintah. Bahkan sebelumnya Ketua DPR, Puan Maharani, menolak pembentukan Pansus Jiwasraya dan lebih mendukung Panja Jiwasraya selaras, menurut saya, arahan Presiden Jokowi.

Mengapa begitu? Karena pada mulanya hampir semua fraksi DPR kuat bersuara untuk membentuk Pansus Jiwasraya. Namun, setelah Presiden Jokowi memanggil pimpinan parpol-parpol koalisi, arus pun berubah. Pimpinan DPR mendadak menegaskan mendukung Panja Jiwasraya. Disusul, berbeloknya fraksi-fraksi di DPR mendukung Panja Jiwasraya.

Dugaan saya, Presiden Jokowi tidak happy urusan Jiwasraya dikuliti di DPR. Namun, karena tekanan publik begitu kuat, Jokowi terpaksa mengalah. Supaya rakyat tak kelewat kecewa disepakatilah Panja Jiwasraya. Mungkin bagi mereka, rakyat Indonesia tidak akan mau repot-repot mencari beda keduanya.

Padahal secara logika mestinya memang penyelesaian lewat Pansus Jiwasraya supaya bisa komprehensif di dalam melakukan investigasi. Tidak sektoral, tidak sendiri-sendiri. Buktinya, Hingga saat ini, ada 3 komisi di DPR yang membentuk panja untuk mengusut kasus gagal bayar Jiwasraya. Yaitu Komisi III (hukum), Komisi VI (BUMN) dan Komisi XI (keuangan). Aneh bukan? Mengapa harus tiga panja jika bisa dipenuhi oleh satu Pansus saja?

Tapi sudahlah, yang jelas hari ini tinggal Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS yang konsisten mendukung Pansus Jiwasraya. Itu pun masih dijegal. Padahal usulan ini sudah memenuhi persyaratan sesuai UU MD3. Jadi tidak ada alasan bagi pimpinan DPR untuk menjegal usulan Pansus Jiwasraya.

Pertanyaannya, mengapa Presiden Jokowi begitu ngotot menjegal Pansus Jiwasraya? Saya punya dua dugaan. Pertama, Jokowi khawatir Pansus Jiwasraya bakal bikin Indonesia makin gaduh. Presiden tidak siap dengan konsekuensi “bongkar-membongkar” megakorupsi Jiwasraya di hadapan publik. Kalau publik gaduh, khawatirnya stabilitas nasional akan terganggu.

Kedua, ini yang bahaya, ada hal-hal yang disembunyikan atau ada kalangan yang hendak dilindungi Presiden. Kita paham Jiwasraya telah menjadi “bottle neck” atas masalah-masalah lain. Misalnya, penyebaran aset para tersangka di 10 negara luar negeri. Juga dugaan adanya aliran dana untuk Pilpres 2019.

Akhirnya, menurut saya apa yang dilakukan pimpinan DPR telah mendegradasi institusi wakil rakyat. Dugaan saya pimpinan DPR sengaja mengabaikan usulan Pansus demi memenuhi pesanan “istana”. Sehingga, tanpa sadar pimpinan DPR telah menjatuhkan marwah DPR sebagai cabang dari eksekutif. Bukankah ini berarti merusak prinsip trias politika dalam tata pembagian kekuasaan di Indonesia?

Oleh: Rahmat Thayib, penggiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban (Sumber: politiktoday.com)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719