Nasional

Bupati Boltim Kritik Ruwetnya Birokrasi

Bupati Boltim Kritik Ruwetnya Birokrasi
55 / 100
Disaat wabah covid-19 yang menerima BLT tidak boleh mendapat bantuan beras, tapi BLT turunnya kapan?, rakyat keburu lapar.

JARINGAN INDONESIA – Ruwetnya aturan Kementerian membuat berang Sehan Landjar SH, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara.

Dalam video dengan durasi tiga menit yang beredar di media sosial, Bupati Boltim memprotes keras mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Sembako, (27/4/20).

BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya.

Hanya saja “dana desa prosesnya kan panjang, Negeri sudah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel” tegas Sehan Landjar Bupati Boltim

“Kalau 4700 masyarakat, emangnya Bank Sulut ada buku rekening sebanyak itu?” Tanya Sehan.

Adapun syarat dan ketentuan penerima BLT dilansir setkab.go.id yaitu

Berdasarkan Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

Menurut Bupati Boltim “Gara-gara aturan dari kementerian yang silih berganti dan mempersulit, bisa saja ada rakyat saya ngga makan, dan itu bikin malu”

“Persoalannya sekarang, yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako” ucapnya.

“BLT nya kapan?” ucapnya. “Sembakonya sudah di depan saya tidak boleh kasih” tegasnya. [aas/JI]

Simak Videonya berikut ini.

Avatar
About Author

Editorial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *