Ketua DPR RI, Puan Maharani tegaskan akan melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker (Jawa Pos)

Abaikan Protes Buruh, Puan: DPR Tetap Bahas Omnibus Law RUU Ciptaker

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JARINGAN INDONESIA – Kemunuculan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja langsung diprotes oleh banyak kalangan. Berbagai cara pun dilakukan, seperti menggelar aksi demo untuk menolak kehadiran RUU tersebut.

Namun, semua upaya penolakan itu tak dihiraukan oleh DPR dan pemerintah. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan DPR akan tetap membahas RUU tersebut pada masa persidangan I tahun sidang 2020-2021.

Menurutnya, DPR akan terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja, secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang.

“Sehingga UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Puan seperti dikutip dari republika.co.

Selain itu, Puan mengatakan, DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan skala prioritas.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja untuk menjalankan prinsip checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) pada pemerintahan.

“Salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan DPR RI adalah pengawasan terhadap penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya. Baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama panitia kerja (panja) omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) bersama sejumlah buruh sepakat untuk membentuk tim kerja untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja terutama klaster ketenagakerjaan. Tim kerja tersebut akan efektif mulai 18 Agustus 2020.

“Kami sepakat untuk membentuk tim kerja untuk membahas bersama-sama, bahas klaster ketenagakerjaan untuk kita mencari titik temu untuk kemajuan bersama,” kata Dasco. [law-justice]

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719