DR. Rizal Ramli/Net

DR. Rizal Ramli: Threshold itu “Sekrup Pemerasan” Calon Bupati Sampai Presiden Bayar Upeti Ke Partai

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JARINGAN INDONESIA – Pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar dan pengamat politik Rocky Gerung bersepakat menggugat presidential treshold (PT) pada UU 7/2017 tentang Pemilu, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal mendasar gugatan ke MK yakni adanya presidential treshold yang dinilai membatasi ruang-ruang demokrasi, dalam hal ini syarat pencalonan presiden.

Keputusan MK yang menolak gugatan beberapa pihak pada 2018 lalu itu bukanlah keputusan hukum. Melainkan keputusan politik, sebab tidak ada logika hukum dari putusan MK kala itu.

Seakan memperkuat argumen keduanya, tokoh senior DR. Rizal Ramli menyampaikan pendapatnya tentang treshold yang sedang diperkarakan Rocky Gerung dan Zainal Arifin Muchtar.

Secara tegas Menteri Ekuin era Presiden Abdurachman Wahid (Gus Dur) ini menyebut, threshold itu sekrup pemerasan” para calon Bupati, Gubernur sampai Presiden.

RR biasa disapa tanpa ten deng aling-aling menyebut calon bupati bisa merogoh kocek Rp 10-50 miliar. Kemudian calon Gubernur Rp 50-200 miliar.

Untuk calon Presiden RR menyebut harus siap uang Rp 1-1,5 trilun.

“Ini yang dimaksud sekrup pemerasan, alat untuk memaksa calon-calon Bupati (Rp10-50M), Gubernur (Rp50-200M) dan Presiden (RpI-1,5 Trilliun) membayar upeti kepada partai-partai,” tulis Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya.

“Inilah basis dari demokrasi kriminal,” sambung RR.

Dalam berita sebelumnya, pengamat politik yang juga ahli filsafat Rocky Gerung menyatakan MK yang seharusnya menjadi lembaga penegak demokrasi justru seperti dikerangkeng dan terbelenggu oleh kepentingan beberapa kelompok kepentingan.

“MK itu otaknya di Istana diatur disana, kakinya dirantai di Senayan atau DPR, cuma tangannya aja dia itu yang bebas, bebas transaksi dan lainnya,” kata Rocky Gerung.

Kata Rocky Gerung, treshold di dalam sistem parlementer tidak diperlukan sama sekali.Hal itu lantaran membatasi partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

“Gak boleh ada treshold dalam sistem presidensial. Ikut kami mengujikan UU Pemilu soal treshold. Ini adalah gerakan yang mengharuskan karena ada masalah demokrasi, yang terjadi sekarang ini,” terangnya. [rmol]

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719