Anomali Perppu Muncul Ditengah Anomali Virus Corona

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Muh. Ikbal S.Ag,SH,MH
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI SULSEL)

JARINGAN INDONESIA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur sistem keuangan negara untuk mengatasi pandemi virus corona adalah payung hukum yang anomali di tengah tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap penyelenggara negara, di sebabkan tsunami korupsi yang muncul silih berganti ibarat jamur yang tumbuh di musim penghujan yang hingga kini tidak jelas kemana muaranya.

Pasal 27 ayat 1,2 dan 3 dalam Perppu tersebut terdapat hal hal yang krusial.

Ayat 1 mengatakan semua biaya anggaran macam-macam itu adalah biaya ekonomi. Jadi segala resiko tidak bisa dianggap kerugian negara dan itu uang hilang.

Sampai di sini masih bisa di maklumi.

Ayat 2 dikatakan bahwa para pejabat BI, Menteri Keuangan, OJK, LPS dan yang terkait itu tidak bisa dipidana baik perdata maupun pidana karena melaksanakan program keuangan, macam tadi.

Ayat 3 mengatakan bahwa semuanya itu bukan menjadi delik untuk dibawa ke ranah hukum PTUN.

“Jadi bukan cuma potensi, tetapi disediakan jalurnya, disinilah pintu masuknya orang jahat bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, ’Kenapa? ‘karena tidak ada kekhawatiran toh tidak akan dipidanakan kok dan tidak akan ada yang bisa mengaudit dan menuntut’, “Jangan khawatir, ini akan dianggap sebagai biaya negara bukan untuk kerugian negara kira kira kurang lebih seperti itu narasinya” ucap Ikbal.

Inilah salah satu anomalinya, terang Ikbal yang juga salah satu anggota team hukum GNPF MUI.

Anomali yg lainnya adalah dilihat dari judul perppu, pada dasarnya isi perppu ini diarahkan untuk kepentingan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan negara yang terancam bahaya.

Dapat dikatakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan mendompleng pandemi covid 19.

Adanya kata “dan/atau” yang mendahului frasa  “dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan” menunjukkan bahwa perppu berlaku juga terhadap adanya ancaman yang dimaksud selain pandemi covid 19, oleh karenanya perppu ini bisa saja tetap berlansung walaupun virus corona telah selesai dengan kata lain perppu nomor 1 thn 2020 ini tidak memilik cantolan konstitusi yang jelas.

Anomali berikutnya adalah perppu ini memberikan kewenangan maksimal kepada eksekutif dan otoritas keuangan namun disisi lain mengebiri dan melucuti kewenangan lembaga lainnya seperti DPR dan BPK, kemudian perppu ini juga tidak menentukan parameter masa keberlakuannya.

Adanya beberapa anomali di dalam perppu ini memunculkan diskursus oleh para pakar hukum dan para pegiat anti korupsi bahkan sejumlah tokoh yang bergabung dalam MAHUTAMA atau MASYARAKAT HUKUM TATA NEGARA MUHAMMADIYAH telah melakukan persiapan untuk mengajukan judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) nomor 1 Thn 2020 ke mahkamah konstitusi.

Penulis adalah fungsionaris forum MAHUPIKI SULSEL namun tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis tidak mewakili lembaga.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami

Tentang Kami

JARINGAN INDONESIA

Mengabarkan Fakta, bukan Hoax

“Portal Jaringan Indonesia, Portal berita berskala nasional mengusung platform berita dan video. Berita mengabarkan berita terbaru dan cepat melalui proses jurnalisme ketat, sementara video memberikan hiburan dan pengetahuan kepada pembaca ”

Kontak

  • Jl. Tamalate IV No. 15 Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Tamalate Kota Makassar
  • jaringanindonesiasatu@gmail.com
  • 081242503719